Perjanjian Roem Royen merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda setelah kegagalan dua perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Nama perjanjian Roem Royen sendiri diambil dari nama perwakilan kedua belah pihak yaitu Mohammad Roem sebagai ketua perwakilan Indonesia dan Dr. J. H. Van Royen sebagai ketua delegasi pihak Belanda.
Nah, untuk mengetahui latar belakang, proses terjadinya perjanjian, serta isi perjanjian Roem Royen, simak artikel di bawah ini!
Latar Belakang Perjanjian Roem Royen
Perjanjian Roem Royen terjadi setelah kegagalan dua perjanjian sebelumnya antara Indonesia dan Belanda yaitu perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan perjanjian Renville pada tahun 1948 yang mana pada kedua perjanjian tersebut Belanda melakukan pengingkaran.
Pada perjanjian Renville, pihak Indonesia sangat dirugikan dengan pembagian wilayah kekuasaan yang semakin sempit dan diapit oleh wilayah kekuasan Belanda sehingga dengan mudah Belanda melakukan blokade ekonomi agar Indonesia kesulitan mendapat pasokan senjata, sandang dan pangan. Tak sampai disitu, Belanda yang telah diuntungkan dengan hasil perjanjian itu juga kembali melanggar perjanjian sehingga terhitung sejak 1 Desember 1949, Belanda memutuskan tidak lagi terikat oleh kesepakatan perjanjian tersebut secara sepihak. Puncaknya, Belanda juga melakukan serangan terhadap Ibu Kota Indonesia yaitu Yogyakarta yang dikenal dengan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan Moh Hatta juga ditangkap dan ditawan oleh Belanda. Apa yang dilakukan Belanda tersebut mendapatkan kecaman dari Dunia sehingga Dewan Keamanan PBB kembali meminta kedua belah pihak untuk menghentikan operasi militer pada 4 Januari 1949. Atas perintah Perserikatan Bangsa Bangsa dan desakan dari luar negeri, pihak UNCI (United Nations Comission for Indonesia) yang merupakan perubahan dari GOC (Good Offices Committee) atau KTN (Komisi Tiga Negara) yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda, kembali membawa permasalahan tersebut ke jalan diplomasi.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Perundingan antara Indonesia dan Belanda akhirnya dilakukan pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta atas desakan PBB dan negara-negara lain di dunia. Hasil dari perundingan tersebut kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 7 Mei 1949.
Tokoh-tokoh yang Terlibat
Perundingan Roem Royen diwakili oleh beberapa delegasi dari kedua belah pihak ditambah dengan perwakilan UNCI yang menjadi pengawas dan mediator selama perundingan berlangsung.
Beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam perundingan perjanjian tersebut diantaranya adalah:
1. Delegasi Indonesia
Tokoh-tokoh dari Indonesia yang terlibat dalam perundingan perjanjian Roem Royen adalah Prof. Supomo, Latuharhary, Ali Sastro Aminoto, dan Ir. Juanda yang dipimpin oleh Mohammad Roem. Delegasi Indonesia diperkuat dengan kehadiran Sultan Hamengkubuwono IX dan Moh Hatta yang secara khusus datang dari pengasingan dengan status yang masih menjadi tahanan politik Belanda.
2. Delegasi Belanda
Sementara itu delegasi dari pihak Belanda diketuai Dr. J. H. Van Royen dan beberapa tokoh lain sebagai anggota yaitu Van Hoogstratendan, A. Jacob, Kolonel Thompson, N. S. Blom, r. Geiben, Dr. J. J. Van Der Velde, Dr. P. J. Koets, dan Elink Schuurman
3. UNCI
Pihak mediator atau pengawas yang diutus oleh Dewan Keamanan PBB dari UNCI diwakili oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat yang menjadi ketua delegasi dan didampingi oleh dua anggota lainya yaitu Herremans dari Belgia dan Critchley dari Australia.
Isi Perjanjian
Perundingan yang dimulai sejak tanggal 14 April 1949 tersebut akhirnya mencapai kata sepakat dan langsung ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
Perundingan Roem Royen berlangsung alot dan akhirnya menghasilkan beberapa poin perjanjian sebagai berikut.
– Tentara Indonesia diminta untuk menghentikan perang gerilya.
– Kedua belah pihak baik Indonesia maupun Belanda harus bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian demi terciptanya keamanan dan ketertiban.
– untuk mempercepat penyerahan kedaulatan secara penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat, kedua belah pihak diminta untuk turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag segera setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Ibu Kota Yogyakarta.
– Belanda setuju untuk membebaskan semua tahanan politik Indonesia dan menjamin berhentinya operasi militer yang sebelumnya dilakukan.
– Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Ibu Kota Yogyakarta.
– Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
– Belanda berusaha mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pihak Indonesia akan menghadirinya segera setelah pemerintah Indonesia ke Yogyakarta.
Pasca Perundingan
Setelah perjanjian Roem Royen mencapai kesepakatan dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, Pemerintah Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta juga kembali dari pengasingan dan dibebaskan dari status tahanan politik pada tanggal 6 Juli. Tak lama kemudian para pemimpin Indonesia segera menyusul kembali dari medan perang gerilya, termasuk Jenderal Sudirman yang tiba pada tanggal 10 Juli 1949 di Yogyakarta.
Dengan kembalinya para pemimpin Indonesia, sidang kabinet segera diadakan pada tanggal 13 Juli 1949 dimana dalam sidang tersebut Syarifudin Prawiranegara yang sejak 22 Desember 1948 menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengembalikan mandat kepada Moh Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia dan mengakhiri masa berlakunya PDRI secara resmi. Selain itu Sultan Hamengkubuwono IX juga diangkat menjadi Menteri Pertahanan yang merangkap sebagai Koordinator Keamanan.
Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda juga mulai dilakukan pada tanggal 11 Agustus di Jawa dan tanggal 15 Agustus di Sumatera, menyusul kemudian diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akhirnya menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda meskipun pembahasan mengenai wilayah Papua masih menggantung.
Perundingan Segitiga Persatuan Bangsa Bangsa (PBB)
Pasca dilakukannya perjanjian Roem Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 dilaksanakan perundingan yang dinaungi oleh PBB dibawah pimpinan Chritchley.
Perundingan yang dikenal dengan nama perundingan segitiga ini menghasilkan tiga poin keputusan yaitu:
1. Belanda akan secepatnya mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Setelah pemerintahan Indonesia dikembalikan pada tanggal 1 Juli 1949, akan diumumkan perintah pemberhentian gerilya di sejumlah tempat.
3. Sebagai kelanjutan perundingan, akan dilakukan Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den Haag.
Menanggapi hasil perundingan tersebut, Sultan Hamengkubuwono IX yang berada di Sumatera langsung mendapat perintah dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk mengambil alih Pemerintahan Republik Indonesia dari Belanda.
Keputusan yang dianggap sebagai tanda persetujuan atas perjanjian Roem Royen tersebut justru menimbulkan kecurigaan dari pihak TNI.
TNI merasa Belanda memiliki maksud tertentu dalam perjanjian Roem Royen yang dapat mengancam kedaulatan Republik Indonesia sehingga TNI terus meningkatkan kewaspadaan akan kecurangan Belanda.
Dampak
Tercapainya perjanjian Roem Royen memberikan dampak yang besar terhadap pihak Indonesia dalam artian baik, tidak seperti perjanjian yang pernah disepakati sebelumnya.
Diantara dampak yang dirasakan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
– Bebasnya Ir Soekarno dan Moh Hatta yang sebelumnya menjadi tahanan politik belanda yang kemudian langsung kembali dari pengasingan.
– Kesepakatan dalam perjanjian Roem Royen membuat Sultan Hamengkubuwono IX kemudian diperintahkan untuk mengambil alih kekuasaan di Yogyakarta dari pihak Belanda.
– Syarifuddin menyerahkan mandat PDRI kepada Soekarno – Hatta.
– Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda diberlakukan di sebagian besar wilayah Indonesia.
– Pasca tercapainya perjanjian Roem Royen, kondisi di Indonesia mulai stabil dan pemerintah mulai dapat memulihkan berbagai sektor seperti pemerintahan, ekonomi, dan lainnya.
– Permasalahan antara Indonesia dann Belanda dapat diselesaikan melalui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag.
– Konferensi meja Bundar juga membuat Indonesia mendapatkan kedaulatan dan kemerdekaan secara penuh atas wilayahnya, kecuali Papua Barat yang pembahasannya ditunda selama setahun setelahnya.
– Dengan tercapainya kedaulatan Republik Indonesia Serikat secara utuh, Indonesia mulai mendapatkan pengakuan secara Internasional dan mendapatkan bantuan-bantuan untuk menyusun kembali pemerintahan yang sempat terganggu.
Dampak dari perjanjian tersebut diterima dengan baik oleh partai Masyumi sebagai partai yang pertama kali menyatakan persetujuan atas hasil perundingan. Sementara itu PNI menanggapi dengan curiga perjanjian tersebut karena khawatir perjanjian Roem Royen akan berakhir seperti perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville, meskipun demikian, Ketua umum PNI menyatakan mungkin saja penyelesaian permasalahan Indonesia bisa dicapai melalui perundingan tersebut.
Oleh karena itu, Jenderal Soedirman mengingatkan agar tidak terlalu memikirkan hasil dari perjanjian kepada para Komandan Kesatuan. Amanat dari Jenderal Soedirman tersebut ditanggapi oleh Kolonel AH. Nasution yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa dengan memerintahkan kepada Komandan Lapangan untuk dapat membedakan kepentingan politik dan kepentingan militer dalam sebuah gencatan senjata.
Sebenarnya, dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, pihak TNI tidak mempercayai Belanda atas kesepakatan perjanjian Roem Royen karena Belanda telah melanggar perjanjian-perjanjian sebelumnya. Rupanya dugaan pihak TNI benar-benar terjadi, Belanda kembali melanggar kesepakatan dengan melakukan penyerangan untuk merebut kembali wilayah Indonesia.
Diantara dampak perjanjian Roem Royen adalah permasalahan Papua Barat yang pada saat itu dianggap Belanda bukan merupakan wilayah jajahan sehingga tidak bisa masuk dalam kedaulatan Indonesia padahal rakyat Papua Barat sangat menginginkan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Permasalahan tersebut akhirnya membutuhkan waktu yang panjang dalam pembahasannya, bahkan setelah dibawa ke perundingan Konferensi Meja Bundar, permasalahan papua Barat tetap belum bisa diselesaikan hingga batas waktu satu tahun.
Meskipun demikian, perjanjian Roem Royen memberikan dampak yang besar bagi Indonesia karena akibat perjanjian tersebut, Indonesia membuka jalan untuk membentuk kedaulatan secara utuh dan kemerdekaannya diakui oleh negara-negara di dunia.
Pelanggaran Perjanjian Roem Royen
Kecurigaan TNI akan kecurangan Belanda dalam Perjanjian Roem Royen menjadi kenyataan, lagi-lagi Belanda melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani dalam perjanjian Roem Royen. Secara tiba-tiba, jantung pertahanan Republik Indonesia mendapatkan serangan dari Belanda yang masih berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia sebagai wilayah jajahan. Atas serangan tersebut, membuat Konferensi Meja Bundar harus segera dilakukan untuk menghentikan operasi militer antara keduanya.
Pada akhirnya, Konferensi Meja Bundar dapat menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, kecuali masalah pembebasan Papua Barat yang ditunda hingga satu tahun kemudian, dengan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya.
Nah, demikian adalah pembahasan tentang Perjanjian Roem Royen yang menjadi saksi betapa Belanda tidak rela kehilangan wilayah Indonesia dan kerasnya perjuangan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua.
