Konferensi Meja Bundar merupakan sebuah pertemuan perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda dalam upaya mengakhiri konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Konferensi yang diadakan di Den Haag ini menjadi tonggak sejarah tercapainya tujuan Bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat secara utuh dan diakui secara Internasional.
Untuk lebih jelasnya, berikut kami sajikan ulasan lengkap mengenai latar belakang, tujuan, proses, hingga dampak Konferensi Meja Bundar pada artikel di bawah ini.
Latar Belakang Konferensi Meja Bundar
Di tengah gejolak perjuangan rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan dari penjajahan yang telah dilakukan selama berabad-abad, Belanda pun melakukan aksi keras untuk meredamnya. Langkah kekerasan yang diambil oleh Belanda tersebut mendapatkan kecaman dari dunia Internasional, dan akhirnya menuai kegagalan. Pihak Indonesia dan Belanda akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan damai dengan melakukan beberapa pertemuan diplomasi, seperti perjanjian Renville dan perundingan Linggarjati.
Dewan keamanan PBB meloloskan resolusi yang mengecam serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap Tentara Nasional Indonesia pada 28 Januari 1949 serta menuntut pemulihan negara Republik Indonesia. Selain itu, PBB juga menyerukan kembali kelanjutan pertemuan yang membahas penyelesaian secara damai antara Indonesia dan Belanda.
Pada 6 juni, dilakukan perjanjian Roem Royen yang ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB secara efektif di mana Muhammad Roem mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengikuti konferensi agar kedaulatan secara penuh, sungguh-sengguh, dan tidak bersyarat secepatnya bisa diserahkan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS). Perjanjian Roem Royen menghasilkan kesepakatan bahwa konferensi meja bundar harus dilaksanakan demi terwujudnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda secara adil dan cepat. Satu bulan kemudian, beberapa tokoh pemimpin Indonesia yang telah berbulan-bulan diasingkan ke Bangka, akhirnya kembali ke Ibu Kota sementara Yogyakarta.
Indonesia juga mengadakan dua kali konferensi inter-Indonesia di Yogyakarta pada 31 Juli hingga 2 Agustus yang dihadiri semua otoritas bagian Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk , untuk memastikan kesamaan posisi perundingan antara federal dan delegasi Republik. Setelah pertemuan tersebut, PBB juga mensponsori diskusi pendahuluan perjanjian untuk Indonesia yang diadakan di Jakarta, dengan hasil ditetapkannya tempat untuk melakukan konferensi meja bundar yaitu di Den Haag.
Tujuan
Tujuan diadakannya konferensi meja bundar adalah untuk menyelesaikan perseteruan antara Indonesia dengan Belanda yang telah terjadi sejak lama dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak, terutama tentang pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat).
Terlebih lagi, jika perjanjian tersebut berhasil dilaksanakan, maka Indonesia akan diakui oleh Belanda sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh, walaupun harus melepaskan Irian Barat.
Tokoh yang Terlibat
Dalam konferensi meja bundar, ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pihak utama Indonesia dan Belanda yang diwakili Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) serta pihak penengah yaitu United Nations Commissioner of Indonesia (UNCI).
1. Pihak Indonesia
Pihak Indonesia diwakili oleh beberapa delegasi yang diketuai oleh Dr. Moh Hatta, dengan anggota antara lain:
– Ir. Juanda
– Prof. Dr. Mr. Soepomo
– Nit. Moh Roem
– Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
– Dr. Sukiman
– Dr. J. Leimena
– M. Muwardi
– Mr. Suyono Hadinoto
– Mr. Ali Sastroamidjojo
– Kolonel T.B. Simatupang
– Dr. Sumitro Djojohadikusumo
2. Pihak Belanda
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pihak Belanda diwakili oleh Majelis Permusyawaratan federal atau BFO yang mana BFO mewakili seluruh negara di kepulauan Indonesia yang didirikan oleh Belanda, delegasi BFO sendiri dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Selain itu Belanda juga mengirimkan delegasi sendiri yang diwakili oleh Mr Johannes Henricus Van Maarseven.
3. Pihak UNCI
Seperti halnya perjanjian lain, Konferensi Meja Bundar (KMB) juga membutuhkan penengah demi kelancaran jalannya perundingan. Oleh karena itu dibentuklah United Nations Commissioner for Indonesia (UNCI) yang berfungsi sebagai penengah atau mediator perdamaian akan perselisihan Indonesia dan Belanda. Dalam Konferensi Meja Bundar, pihak penengah atau UNCI diwakili oleh Thomas Kingston Chritchley.
Proses Perundingan
Sebelum konferensi meja bundar diadakan, pada Maret 1949 terjadi perundingan antara pihak Indonesia dengan majelis permusyawaratan federal ( Bijeenkomst voor Federaal Overleg ) atau BFO di Bangka. Selanjutnya kedua pihak tersebut mengadakan dua kali perundingan dalam rangka mempersiapkan konferensi meja bundar untuk menyatukan pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1949 di Yogyakarta dan tanggal 22 Juni 1949 Jakarta.
Perundingan yang dikenal dengan perundingan Inter-Indonesia tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia dan BFO setuju untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan dengan adanya kesepakatan tersebut, kedua belah pihak pun siap untuk menghadapi konferensi meja bundar. Pembentukan delegasi konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1949 dengan hasil Indonesia diwakili oleh beberapa anggota yang diketuai oleh Moh Hatta. Sementara itu, delegasi dari pihak Belanda adalah Van maarseven dan pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.
Konferensi Meja Bundar (KMB) kemudian dilaksanakan sejak tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.
Meskipun perundingan berhasil menghasilkan beberapa dokumen yang berupa Statuta Persatuan, Piagam Kedaulatan, kesepakatan sosial militer dan kesepakatan ekonomi, namun prosesnya tidak berjalan mulus, ada beberapa masalah yang pembahasannya alot. Keduanya menyepakati penarikan mundur pasukan militer Belanda yang erada di wilayah Indonesia secepat mungkin, sebagai ganti, Belanda mendapatkan status ‘bangsa paling disukai’ dari Indonesia.
Selain itu, pihak Indonesia juga berjanji bahwa warga negara Belanda dan Perusahaan Belanda tidak akan mendapatkan diskriminasi, serta Republik Indonesia Serikat juga bersedia untuk mengambil alih kesepakatan dagang yang telah dirundingkan oleh Hindia Belanda sebelumnya.
Pada saat perundingan mengenai hutang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda, terjadi perdebatan dan pembahasan yang panjang karena Indonesia tidak bersedia melunasi hutang Belanda yang digunakan untuk menjajah Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda melakukan hutang pada tahun 1942 setelah menyerah terhadap Jepang, setelah perdebatan yang alot dan emosi delegasi Indonesia yang sempat tersulut, pihak Indonesia akhirnya setuju untuk membayar sebagian hutang tersebut sebesar kurang lebih 4,3 miliar gulden. Hal tersebut karena adanya intervensi dari perwakilan AS dalam Komisi PBB untuk Indonesia yang menyadarkan Indonesia bahwa demi tercapainya kedaulatan, harga tersebut memang harus dibayar.
Tak hanya itu, masalah lain yang hampir menemui jalan buntu adalah perundingan tentang wilayah Papua Barat.
Perundingan tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda dimana Indonesia menyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda harus menjadi wilayah Indonesia, sedangkan Belanda menganggap bahwa Papua barat tidak memiliki ikatan etnis dengan Indonesia sehingga akan menjadi sebuah negara yang terpisah. Setelah hampir menemukan jalan buntu, akhirnya diputuskan bahwa perundingan tentang Papua Barat akan dilaksanakan antara Belanda dan Republik Indonesia Serikat dalam kurun waktu satu tahun setelah dilaksanakannya proses penyerahan kedaulatan.
Konferensi Meja Bundar resmi ditutup pada tanggal 2 November 1949 dengan menghasilkan perjanjian yang menguntungkan antara kedua belah pihak, terutama bagi Republik Indonesia Serikat.
Hasil dan Isi Konferensi Meja Bundar
Perundingan yang berlangsung lama dan diselingi beberapa perdebatan yang alot akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian dengan isi Konferensi meja Bundar sebagai berikut:
· Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
· Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 1949.
· Irian barat ingin dijadikan negara yang terpisah oleh Belanda karena perbedaan etnis, dalam hal ini tidak ada jalan keluar dan akan dibahas lagi dalam kurun waktu satu tahun.
· Akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda yang kepalai oleh Raja Belanda.
· Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari wilayah Republik Indonesia Serikat dengan syarat beberapa kapal perang kecil atau korvet akan diserahkan kepada RIS.
· Secepat mungkin tentara Belanda ditarik mundur dari wilayah Republik Indonesia Serikat, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dibubarkan namun beberapa anggota yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
· Pengambil alihan hutang Pemerintah Kolonial Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Dalam poin pengambil alihan hutang, sempat terjadi perdebatan oleh Parlemen Belanda walau kemudian berhasil diratifikasi oleh Majelis Tinggi dan Rendah pada tanggal 21 Desember 1949.
Terlepas dari masalah Papua Barat yang belum berhasil diselesaikan dan juga kritik terhadap keputusan hutang Hindia Belanda yang ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat, hasil perundingan Konferensi Meja Bundar akhirnya disetujui oleh KNIT dan dilakukanlah penyerahan kedaulatan secara resmi.
Dampak
Setelah hasil Konferensi Meja Bundar disahkan dan ditandatangani, hasil tersebut kemudian disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Setelah itu KNIT melakukan pembahasan terkait hasil konferensi Meja Bundar pada tanggal 6 – 14 Desember 1949, dalam sidang tersebut KNIT akhirnya menyetujui hasil Konferensi Meja Bundar.
Keesokan harinya, pembahasan dilanjutkan dengan pemilihan calon presiden Republik Indonesia serikat yang mana hanya ada satu calon tunggal yaitu Ir. Soekarno. Selanjutnya pembentukan Republik Indonesia Serikat mulai dilakukan menyerupai republik federasi berdaulat yang memiliki 16 negara bagian dan bersekutu dengan kerajaan Belanda. Moh Hatta ditunjuk menjadi Perdana Menteri yang dipercaya membawahi kabinet Republik Indonesia Serikat.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan pengesahan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia dalam sebuah upacara penyerahan yang ditandatangani oleh Ratu Juliana, Dr. William drees selaku Perdana Menteri, serta Mr. AM. J.A Sassen selaku Menteri Seberang Lautan, sedangkan perwakilan Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh Hatta selaku Perdana Menteri. Sementara itu di Jakarta pada saat yang sama, Sultan Hamengkubuwono IX sedang menandatangani naskah kedaulatan bersama dengan Komisaris Tinggi Hindia Belanda AH. J. Lovink.
Dengan serangkaian proses tersebut, kedaulatan Republik Indonesia kemudian secara resmi diakui oleh Belanda dan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dengan wilayah yang mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda kecuali Irian Barat yang diserahkan satu tahun setelah berdirinya Republik Indonesia Serikat. Waktu penyerahan kedaulatan tersebut dianggap oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia, setelah 60 tahun berlalu, pada tahun 2005, Belanda mulai mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945.
Perdana Menteri Belanda, Ben Bot, bahkan menyatakan permintaan maaf secara tidak langsung terhadap Indonesia dalam sebuah konferensi yang diadakan di Jakarta, dalam pidatonya Ben mengungkapkan ‘penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan yang dialami Bangsa Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional’. Hal tersebut ditanggapi dengan positif oleh masyarakat umum Indonnesia dan menjadi harapan agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda semakin erat seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda.
Proses panjang yang dihadapi Bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan secara utuh seharusnya menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia agar menghargai kebebasan yang telah dicapai dengan susah payah oleh para pendahulu.
